BAB 10

KEMITRAAN BUMN DENGAN KOPERASI DAN UMKM

Definisi Kemitraan

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi  bisnis  yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan  prinsip  saling  membutuhkan,  saling  memperbesar  dan  saling menguntungkan.  Dalam  kerjasama  tersebut tersirat  adanya  satu pembinaan  dan  pengembangan,  hal  ini  dapat terlihat  karena  pada dasarnya  masing-masing  pihak  pasti  mempunyai  kelemahan  dan kelebihan,  justru  dengan  kelemahan  dan  kelebihan  masing-masing pihak  akan  saling  melengkapi  dalam  arti  pihak yang  satu  akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peraturan  Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Kemitraan  adalah  kerjasama  usaha antara  Usaha  Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya  kemitraan keluarlah peraturan tersebut di atas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah  telah  melakukan  pembinaan  dan  pengembangan  bagi kemitraan  antara  usaha  besar  dan  kecil  telah  dimulai  Tahun  1984  yaitu dengan  Undang-Undang  Nomor.  5  tahun  1984  yaitu  Undang-Undang Pokok  Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan  himbauan  dan  kesadaran  karena  belum ada  peraturan  pelaksanaan  yang mengatur  kewajiban  perusahaan  secara  khusus  dan  disertai  dengan sanksinya.  Kemudian  dalam  Kepmenkeu  RI  No.316/KMK.016/1994 sebagaimana telah dirubah dengan Kepmenkeu RI No.60/KMK.016/1996  tentang  “Pedoman  Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  Koperasi  Melalui Pemanfaatan  Dana  dari  Bagian  Laba  BUMN”,  mewajibkan  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  menyisihkan  dana  pembinaan  sebesar  1  %  -3  % dari  keuntungan  bersih,  sistem  keterkaitan  Bapak  Angkat  Mitra  Usaha, penjualan  saham  perusahaan  besar  yang  sehat  kepada  koperasi  dan  lain sebagainya. Berikutnya  pada  tahun  1996  dicanangkan  Gerakan  Program Kemitraan  Usaha  Nasional  (KUN)  oleh  Bapak  Presiden.  Dalam  Program Kemitraan  Usaha  Nasional  (KUN) yang  telah  tersusun  atas  prakarsa Badan  Pengurus  Deklarasi  Jimbaran-Bali  dengan  Departemen  Koperasi atau  Pembinaan  Pengusaha  Kecil,  Pemerintah  menekankan  bahwa kemitraan  usaha  merupakan  upaya  yang  tepat  untuk  memadukan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional.

Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang mandiri, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta pemerataan pendapatan. Pola pemberdayaan usaha kecil dapat dilakukan melalui bentuk atau pola kemitraan baik dalam bentuk antar perorangan maupun badan usaha koperasi. Pengusaha kecil dan koperasi merupakan asset nasional yang dapat memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional. Salah satu bentuk pola kemitraan usaha adalah antara BUMN/BUMS dengan Pengusaha Kecil dan Koperasi (USKOP). Untuk meningkatkan usaha sehingga tercapai kemandirian, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dengan harapan mereka dapat meneruskan dan memperluas pembinaan kepada masyarakat sekitarnya. Dengan hubungan kemitraan usaha tersebut, kemajuan yang dicapai BUMN diharapkan dapat secara bersamaan meningkatkan kemampuan berusaha industri kecil, pengrajin dan koperasi. Namun demikian dalam pelaksanaan pemberian bantuan tidak jarang mengalami hambatan atau kendala baik dari aspek kelembagaan maupun dalam kebijakan yang diterapkan. Diharapkan pembinaan USKOP oleh BUMN dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif antara lain : meningkatkan pendapatan, usaha semakin berkembang, penyerapan tenaga kerja, meningkatnya keterampilan dalam bidang teknik produksi, pemasaran dan manajerial. Pembinaan pengusaha kecil dan koperasi pada hakekatnya agar dilakukan kepada kedua pelaku ekonomi tersebut dapat tumbuh berkembang, mampu bersaing dan dapat membentuk kekuatan sinergis dengan pengusaha menengah sebagai mitra usaha menuju kemandirian.

Pengertian BUMN

Menurut Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Program Kemitraan BUMN dengan koperasi dan UMKM merupakan program untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana dari bagian laba BUMN adalah merupakan dana pemerintah atas nama Departemen Keuangan, sepenuhnya digunakan untuk pembinaan koperasi dan pengusaha kecil, sehingga BUMN mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah dan dalam pelaksanaanya BUMN akan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN adalah penjabaran dari kebijaksanaan dan program pembinaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat pembina Instansi, Lembaga, Departemen dan BUMN di Tingkat Pusat, Daerah Tk. I dan II yang berkompeten dalam pembinaan koperasi dan pengusaha kecil.

Tujuan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN

Tujuan pembinaan Usaha kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari baigan laba BUMN adalah:

  1. Meningkatan kelancaran dan mempercepat proses pelaksanaan pembinaan koperasi dan pengusaha kecil oleh BUMN;
  2. Mengefektifkan penyaluran dana pembinaan oleh BUMN dan mengoptimalkan kemampuan penyerapan dana pembinaan oleh koperasi dan pengusaha kecil sesuai dengan potensi usaha yang dikembangkan;
  3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan koperasi dan pengusaha kecil oleh aparat pembina Instansi, Lembaga dan Departemen terkait di Tingkat Pusat dan Daerah;
  4. Mewujudkan koperasi dan pengusaha kecil yang tangguh dan mandiri;
  5. 5.   Mewujudkan hubungan kemitraan antara BUMN dengan koperasi dan pengusaha kecil.

 

Misi BUMN Melakukan Pembinaan kepada Koperasi dan Pengusaha Kecil

Misi BUMN melakukan pembinaan kepada koperasi dan pengusaha kecil adalah:

  1. Melakukan pembinaan sekaligus menumbuhkembangkan potensi koperasi dan pengusaha kecil agar mampu berperan serta dalam pembangunan perekonomian nasional. Sebagai agen pembangunan BUMN diharapkan dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
  2. Membantu proses alih teknologi, pengetahuan dan manajemen kepada koperasi dan pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja serta pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
  3. Mendorong tumbuhnya kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha kecil dengan BUMN dan Swasta Menengah/Besar.

Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

v Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-  (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

v Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

v Milik Warga Negara Indonesia;

v Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki;

v Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

v Telah mempunyai kegiatan usaha minimal satu tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Pengertian Mitra Binaan

Mitra binaan adalah usaha kecil dan koperasi yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Mitra binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

v Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;

v Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;

v Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

v Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina

Persyaratan Calon Mitra Binaan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan yang dapat menerima bantuan pembinaan BUMN adalah Koperasi dan Pengusaha kecil yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan.

2. Mempunyai asset (di Luar tanah dan bangunan) atau omzet maksimal Rp.600 juta.

3. Menyediakan penyertaan dana (equity) 25% dari kebutuhan dana.

Prioritas calon mitra binaan dari BUMN adalah pembinaan lebih ditujukan kepada usaha kecil perorangan atau badan usaha dan koperasi primer yang belum bakable atau tidak mempunyai agunan/jaminan yang cukup untuk memperoleh kredit perbankan dan mempunyai asset/omzet dibawah Rp. 50 juta. Bantuan pembinaan kepada koperasi primer dapat diberikan kepada koperasi dan pengusaha kecil anggota koperasi yang bersangkutan.

Bantuan pembinaan BUMN terhadap calon mitra binaannya adalah

  1. Dalam pelaksanaan pembinaan kepada koperasi/KUD, dimungkinkan 1 (satu) koperasi/KUD menerima bantuan pembinaan dari beberapa BUMN.
  2. Bantuan pembianaan BUMN dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dan pengusaha kecil, agar diawali dengan bantuan peningkatan SDM melalui program pendidikan, pelatihan dan magang.

Tingkat bunga dari BUMN diberlakukan menurun (Sliding) dan ditetapkan oleh Direksi BUMN lebih rendah dari tingkat bunga kredit komersil permbankan dengan memperhatikan kelayakan usaha mitra binaan.

Untuk menghindarkan terjadinya perbedaan tingkat bunga antara BUMN yang satu dengan BUMN lainnya utnuk jenis usaha yang sama disuatu wilayah (Propinsi/D.I), maka koordinator BUMN bersama-sama dengan BUMN Pembina di wilayah tersebut agar merumuskan dan menyepakati tingkat bunga yang akan diberlakukan sama oleh semua BUMN didaerah dimaksud. Selanjutnya masing-masing BUMN Pembina didaerah melaporkannya kepada masing-masing Direksinya untuk memperoleh persetujuan.

Jangka waktu pinjaman untuk jenis usaha yang sama agar dibahas antara BUMN koordinator dengn BUMN Pembina untuk diperoleh kesepakatan agar tidak terjadi perbedaan jangka waktu pinjaman.

Mekanisme Pembinaan

A. Prosedur Bantuan Pembinaan

Tatacara dan pengajuan permohonan bantuan pembinaan BUMN yaitu usaha kecil dan koperasi (calon mitra binaan) mengajukan usulan permohonan/proposal bantuan pembinaan kepada Forum Koordinasi Daerah Tingkat II c.q Kakandepkop dan PKK Kabupaten/Kodya setempat dan kepada BUMN pembina yang sudah ditetapkan disetiap propinsi Propinsi/D.I.

Forum Koordinasi Daerah Tingkat II melakukan Pemeriksaan dan evaluasi kelengkapan administratif persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan.

Forum Koordinasi Daerah Tingkat II segera membuat Daftar Prioritas Calon Mitra Binaan untuk diajukan kepada BUMN pembina dengan Tembusan Kepada Forum Koordinasi Daerah Tingkat I dan Koordinator BUMN Pembina setempat.

Tatacara Pemberian bantuan pembinaan oleh BUMN adalah BUMN Pembina melakukan evaluasi dan seleksi terhadap usulan/proposal berdasarkan Daftar Calon Mitra Binaan yang disediakan oleh Forum Koordinasi Daerah Tingkat II (Kandepkop dan PPK) dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengajuan daftar calon mitra binaan diterima oleh BUMN yang bersangkutan, sudah dapat diputuskan/disetujui atau tidaknya calon mitra binaan menjadi mitra binaannya.

Pengusaha Kecil dan Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Mitra Binaan oleh BUMN Pembina, diwajibkan untuk:

  1. Menyelesaikan proses administrasi dan surat perjanjian/kontrak dengan BUMN Pembina.
  2. Membuka rekening pada Bank yang ditetapkan oleh BUMN Pembina.
  3. BUMN Pembina melaksanakan pembinaan dan menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada Mitra Binaan (Usaha Kecil dan Koperasi) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah adanya keputusan persetujuan dari Direksi BUMN yang bersangkutan.

Bantuan pembinaan BUMN dalam bentuk pinjaman modal kerja dan investasi agar diutamakan bagi Mitra Binaan yang telah diikutsertakan dalam program peningkatan kemampuan SDM khususnya pendidikan dan pelatihan Manajemen Usaha Kecil, sehingga mitra binaan memiliki kemampuan pengolahan usaha dan dapat mengembalikan pinjaman.

B. Koordinasi Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan BUMN kepada Koperasi dan Pengusaha Kecil dilakukan secara koordinatip dengan Instansi teknis terkait, BUMN koordinator dan BUMN Pembina, melalui Forum Koordinasi yang sudah ada baik di Pusat maupun di Daerah Tingkat I dan II.

Fungsi forum koordinasi yaitu:

  1. Sebagai fasilitator atau mediator dan wadah koordinasi antara instasi teknis terkait dengan BUMN Koordinator dan BUMN pembina untuk memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pembinaan koperasi dan pengusaha kecil.
  2. Mempersatukan pola pikir dan prsepsi diantara instansi teknis terkait dan BUMN pembina terhadap kebijaksanaan dan pola pembinaan.
  3. Sebagai Pusat Informasi bagi BUMN yang akan membantu memberikan pembinaan kepada koperasi dan pengusaha kecil.
  4. Mengurangi birokrasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil oleh BUMN.

BUMN pembina dalam melakukan pembinaan yang bersifat teknis, harus mengadakan koordinasi dengan Departemen Koperasi dan PPK dan instansi teknis terkait.

Tugas forum Koordinasi pusat adalah sebagai berikut :

  1. Merumuskan kebijaksanaan umum Pembinaan sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyusun dan mengajukan alokasi dana pembinaan dan rencana penetapan BUMN pembina Pembina per Propinsi/D.I kepad Menteri keuangan Cq. Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN.

Tugas dan kewajiban Forum Koordinasi Daerah Tingkat I adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kebijaksanaan dan petunjuk Forum Koordinasi Pusat.
  2. Memantau pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN di Wilayahnya.
  3. Melaporkan secara periodik perkembangan pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.

Tugas dan kewajiban forum Koordinasi Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kebijaksanaan dan petuntuk Forum Koodinasi Pusat.
  2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta membantu Usaha Kecil dan Koperasi untuk mendapatkan pembinan dari BUMN yang ditunjuk.
  3. Membuat daftar calon mitra binaan dari rekapitulasi usulan proposal yang diajukan oleh calon mitra binaan.
  4. Menyusun informasi tentang calon mitra binaan.
  5. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan secara periodik perkembangan pembinaan usaha Kecil dan koperasi yang dilakukan oleh BUMN diwilayahnya.

 

Tugas dan kewajiban Koordinator BUMN Pembina adalah sebagai berikut :

  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pembinaan BUMN kepada Usaha kecil dan Koperasi di Propinsi /D.I. yang ditetapkan.
  2. Merumuskan usulan ketentuan tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman kepada Usah kecil dan koperasi menurut kegiatan usahanya bersama-sama BUMN Pembina di daerah setempat.
  3. Memantau mengealuasi dan melaporkan secara periodik perkembangn pelaksanaan pembinaan Usaha kecil dan Koperasi di Propinsi/D.I. yang telah ditetapkan kepada forum Koordinasi Pusat.

Tugas dan Kewajiban BUMN pembina adalah sebagai berikut:

  1. Membentuk unit khusus pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.
  2. Menyususun rencana anggaran dana untuk pembinaan saha Kecil dan Koperasi.
  3. Melakukan seleksi dan menetpakan calon mitra binaan dari daftar yang diajukan oleh kantor Departemen Koperasi dan PPK kabupaten / Kodya.
  4. Melakukan pembinaan dan menyalurkan dan secara langsung kepada mitra binaan.
  5. Melakukan pembukuanatas penggunaan dana pembinaan secara ekstra komtabel dan diaudit oleh BPKP serta didipertanggung jawabkan oleh Direksi BUMN.
  6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan secara periodik kepada Direktur Jenderal pembinaan BUMN. Departmen Keuangan.

Tugas dan kewajiban Mitra Binaan adalah :

  1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai proposal yang telah disetujui oleh BUMN pembina.
  2. Mengelola dan dengan baik sesuia dengan rencana yang telah diajukan sebelumnya.
  3. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan secara tertib.
  4. Membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
  5. Menyampaikan laporan perkembangan hasil usaha secara periodik kepada BUMN pembina.

 

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan BUMN

Cara Mengajukan proposal untuk mendapatakan bantuan pembinaan adalah sebagai berikut :

  1. Usaha kecil dan Koperasi membuat proposal pengembangan usaha dan menyampaikan kepada Kakandepkop dan PPK Kabupaten/ Kodya dan kepada BUMN Pembina yang sudah ditetapkan disetiap Propinsi/D.I
  2. KaKandepkop dan PPK Kabupaten / Kodya membuat, daftar calon mitra binaan dilengkapi dengan rekapitulasi proposal tersebut untuk diajukan kepada BUMN yang ditunjuk membina di Propinsi/ D.I yang sudah ditetapkan, dan tembusannya disampaikan kepada Forum Koordinator Pusat.

Tata cara pemberian bantuan oleh BUMN adalah :

  1. BUMN melakukan seleksi dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan Usaha Kecil dan koperasi serta menetapkan mitra binaannya berdasarkan daftar calon mitra binaan yang disediakan oleh Kandepkop dan PPK Kabupaten/Kodya.
  2. Usaha Kecil dan Koperasi yang terpilih oleh BUMN sebagai mitra binaan, menyelesaikan proses administrasi dengan BUMN pembina.
  3. Bantuan pembina BUMN kepada Usaha Kecil dan Koperasi dalam bentuk pinjaman dituangkan dalam Surat Perjanjian/kontrak.
  4. BUMN melaksanakan pembinaan dan menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada Usaha Kecil dan Koperasi.

Cara BUMN Pembina dalam melaksanakan pembinaanya adalah :

  1. Bantuan pembinaan kepada Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan secara langsung.
  2. Untuk melakukan pembinaan yang bersifat teknis, BUMN perlu mengadakan koordinasi dengan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil serta instansi terkait.
  3. Dalam hal BUMN tidak memiliki cabang di daerah tingkat I dan II BUMN yang bersangkutan dapat melimpahkan pembinaannya kepada BUMN lain yang melakukan pembinaan tetap menjadi beban BUMN yang melimpahkan pembinaan kepada BUMN lainnya.

Bidang Usaha yang mendapatkan pembinaan adalah Pertanian, perikanan, pengrajin Tradisional, pangan, Industri Ringan, Perdagangan, jasa dan Sektor Informal.

Ketentuan Plafon Permohonan Dana Bantuan kepada BUMN pembina.

Ketentuan Usulan permohonan bantuan dana pembinaan BUMN yang diajukan Koperasi dan pengusaha kecil kepada BUMN pembina melalui forum koordinasi Tk. I dan II adalah

  1. Usulan permohonan berdasarkan kepada kelayakan ekonomis usaha yang akan dikembangan.
  2. Realisasi bantuan pembinaan kepada pengusaha kecil maksimum Rp. 25 juta.
  3. Bagi Koperasi/KUD sebagai lembaga ekonomi yang akan mengembangkan unit usaha yang dikelola (Produksi, pengolahan, pemasaran) dan sebagai wadah pelayanan anggota yang sebagian diantarnya terdiri atas pengusaha kecil, maka usulan permohonan bantuan dana pembinaan BUMN disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggota yang mengajukan permohonan.

Apabila terdapat pengusaha kecil yang mengajukan usulan permohonan melebihi nilai Rp. 25 juta, maka disarankan untuk memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya antara lain :

  1. Skim kredit perbankan, seperti Kredit Kelayakan Usaha (KKU) dan Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Bank Pemerintah dan Bank Swasta di daerah.
  2. Modal Ventura melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah.

Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.

Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.:Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.:Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pembinaan Usaha Kecil yang dilakukan BUMN tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Penjelasan Pasal 16 : “…Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya.”

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pasal 2 : “…salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

Pasal 88 ayat (1) :“…BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”

c.   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Pasal 74 ayat (1) : “…Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan…”

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 21 : “…Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Bentuk Program Kemitraan yaitu:

  1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif;
  2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan.
  3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/ perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya) dengan ketentuan :

  1. Memiliki kriteria sebagai usaha kecil (termasuk usaha mikro), yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 milyar;
  2. Milik Warga Negara Indonesia;
  3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
  4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
  5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
  7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Tata cara / persyaratan pinjaman dapat berbeda-beda untuk setiap BUMN, namun secara umum adalah sebagai berikut :

  1. Mengajukan proposal permohonan pinjaman yang memuat:

v  Data pribadi sesuai KTP

v  Data Usaha (bentuk usaha, alamat usaha, mulai mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja, dan lain sebagainya)

v  Data Keuangan meliputi Laporan Keuangan/Catatan Keuangan 3 bulan terakhir

v  Rencana Penggunaan Dana Pinjaman

v  Melampirkan :

a. Fotocopy KTP Suami/Istri atau identitas lainnya.

b. Fotocopy Kartu Keluarga.

c. Pas Photo ukuran 3×4

d. Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang.

e.  Gambar / Denah Lokasi Usaha.

f.  Fotocopy Rekening Bank / Buku Tabungan.

h. Laporan Keuangan Sederhana (diisi pada formulir aplikasi).

v  Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman Kemitraan dari BUMN lain.

DAFTAR PUSTAKA

donnyrahman.files.wordpress.com/2011/08/pkbl-bumn.doc

http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2a.pdf

Jurnal Sosial Ekonomi Volume 1 Nomor 1, November 2000 : 16-35, Kajian Pola Kemitraan Antar BUMN dengan Koperasi Dan Industri Kecil Kehutanan.

(Sylviani)

Ismail, Iriani. 2011. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Bangkalan. Lembaga Pener

Bitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

 


About alfiyamaharani

Hebat adalah sesuatu yang biasa yang dilakukan dengan cara luar biasa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s